PEMBUKAAN DIKLAT KETRAMPILAN PELAUT ANGKATAN I PIP MAKIASSAR

PEMBUKAAN DIKLAT KETRAMPILAN PELAUT ANGKATAN I 

 

PEMBEKALAN CALON PESERTA DIKLAT BASIC SAFERTY TRAINING (BST)

PEMBEKALAN

 CALON PESERTA DIKLAT BASIC SAFERTY TRAINING (BST)

Pembekalan Calon Peserta Diklat BST Gelombang I yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 08 Februari 2017 bertempat di LPMP Provinsi Maluku Wailela Ambon  :

 Pemantauan Kegiatan Oleh Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI

 Pelatuhan Baris Berbaris Oleh Instruktur dari Korps Marinir

 Pelatuhan Baris Berbaris Oleh Instruktur dari Korps Marinir

Pelatuhan Baris Berbaris Oleh Instruktur dari Korps Marinir

PROSES PENERIMAAN CALON PESERTA DIKLAT BASIC SAFERTY TRAINING (BST)

PROSES PENERIMAAN CALON PESERTA DIKLAT BASIC SAFERTY TRAINING (BST)

Guna peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang kemaritiman Pemerintah melalui kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku, Univeritas Pattimura Ambon, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan BP2IP Barombong melaksanakan Diklat Dasar Kepelautan (BST).

kegiatan ini telah dilaksanakan  diawali dengan penerimaan Calon Peserta Diklat sesuai dengan pengumuman Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku No. 552.10/1/1/2017 tanggal 27 January 2017.

berikut kegiatan penerimaan Calon Pereta Diklat BST.....

PENGUMUMAN No. 552.10/1/1/2017

PENGUMUMAN

                                                             No. 552.10/1/1/2017

Berasal  dari             :   Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Kepada                     :   Masyarakat  Kota Ambon dan sekitarnya

Isi  Pengumuman    :   

Dalam upaya mensukseskan Program Pemerintah Nawa Cita butir ke lima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk membuka kesempatan bekerja di kapal maka Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar akan melaksanakan Diklat Ketrampilan Pelaut (DKP) yang melibatkan masyarakat Provinsi Maluku berupa Basic Safety Training, Security Awareness Training dan Advance Fire Fighting.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat DISINI

MONITORING ANGKUTAN LEBARAN DISHUB MALUKU SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT

MONITORING ANGKUTAN LEBARAN DISHUB MALUKU SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT H-7 (28 JUNI 2016)

TAMBATAN PERAHU TAHOKU

PELABUHAN HITU

TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

 Demi kelancaran pengurusan izin, khusunya Perizinan di  Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan Kewenagan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berikut Tata Cara dan Alur Pengurusan Perizinan Bidang Perhubungan Laut Pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Download DISINI

REKAPITULASI ANGKUTAN LAUT PERINTIS TAHUN 2014 DI PROVINSI MALUKU PANGKALAN SAUMLAKI

REKAPITULASI ANGKUTAN LAUT PERINTIS TAHUN 2014 DI PROVINSI MALUKU PANGKALAN SAUMLAKI

Rekapitulasi Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2014 di Provinsi Maluku utuk Pangkalan Tual dapat di Unduh DI SINI

REKAPITULASI ANGKUTAN LAUT PERINTIS TAHUN 2014 DI PROVINSI MALUKU PANGKALAN TUAL

REKAPITULASI ANGKUTAN LAUT PERINTIS TAHUN 2014 DI PROVINSI MALUKU PANGKALAN TUAL

Rekapitulasi Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2014 di Provinsi Maluku utuk Pangkalan Tual dapat di Unduh DI SINI

  

layanan informas juni 2016

Pelabuhan di Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Yang Selesai Dibangun dan Siap Diresmikan

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan enam pelabuhan yang tersebar di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Keenam pelabuhan ini telah siap beroperasi dan direncanakan akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 5 dan 6 April 2016 Di Papua Barat dan Maluku.

Seluruh pembangunan pelabuhan tersebut dibangun melalui sumber dana APBN Kementerian Perhubungan sampai dengan Tahun Anggaran 2015. selengkapnya disini.

REKAPITULASI ANGKUTAN LAUT PERINTIS TAHUN 2014 DI PROVINSI MALUKU PANGKALAN AMBON

Rekapitulasi Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2014 di Provinsi Maluku utuk Pangkalan Ambon dapat di Unduh DI SINI .

JARINGAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS DI PROVINSI MALUKU T.A 2016

Secara geografis Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lima pulau besar dan 30 kepulauan  yang lebih kecil dengan total 17,508 pulau, dimana 6000 pulau diantaranya tidak berpenghuni. Kepulauan Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudera yaitu samudera Hindia dan Pasifik, sehingga transportasi laut memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem transportasi nasional dan internasional. Transportasi laut memegang peranan yang sangat penting dalam di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkembangan perekonomian.

Tujuan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa; membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis; serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional.

 Lebih jauh tujuan Sistranas dalam hal pelayanan transportasi keperintisan adalah sebagai unsur pendorong (promoting)menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk menghubungkan daerah terisolasi dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya dan/atau luar negeri sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang sinergis.

Menurut PP No. 82 tahun 1999, penyelenggaraan pelayaran perintis dilakukan untuk:

i)               menghubungkan daerah-daerah terpencil dan belum berkembang;

ii)             menghubungkan daerah yang belum memiliki modal transportasi lain secara memadai;

iii)           menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga.

Dengan pola penyelenggaraan semacam itu, pelayaran perintis berfungsi untuk menghubungkan satu daerah terpencil atau belum berkembang dengan daerah yang belum berkembang lainnya, serta dengan daerah yang sudah berkembang. 
atas dasar itulah  demi terbukanya daerah-daerah terpencil dan daerah terluar di Provinsi Maluku berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.108/5/18/DJPL.2015  tanggal 19 Oktober 2015  di Tahun 2016 melalui dana APBN telah melayani di Provinsi Maluku Trayek Angkutan Laut Perintis Untuk 3(tiga) Pangkalan (Ambon, Tual, Saumlaki) . 

                                                                                                                   Layanan Informasi 

PERESMIAN KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff didampingi Wakil Gubernur Maluku DR. Zeth Sahaburua dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Senin (25/4) Meresmikan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang baru dan Pengoperasian Bus Angkutan Massal (BRT) ditandai dengan Penekanan Sirene dan Pemotongan Pita secara Simbolis.

JADWAL KAPAL PT. PELNI BULAN APRIL 2015

Guna memberikan informasi kepada Masyarakat berikut ini adalah Jadwal Kapal PT. PELNI yang Menyinggahi Pelabuhan Ambon selama Bulan April Tahun 2015.JADWAL KAPAL PELNI

STRUKTUR BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

STRUKTUR BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU

TAHUN  2014

KUMPULAN PERATURAN PERHUBUNGAN LAUT 2014

Guna Pelaksanaan Tugas-Tugas sangatlah perlu untuk diketahui berbagai produk peraturan yang terkait dengan Tupoksi Perhubungan Laut untuk itu berikut adalah Kumpulan Peraturan Terkait Perhubungan Laut Tahun 2014 :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri download disini

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2014. douwnload disini. 

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan. douwnload disini.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi. douwnload disini.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). douwnload disini.

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2014 Pencegahan Pencemaran Lingkungan   Maritim. douwnload disini.

 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 705 Tahun 2014 Tentang Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI. douwnload disini.

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 725 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. douwnload disini.

 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas AntarProvinsi. douwnload disini.  

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 725 TAHUN 2014, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional douwnload di sini

Selamat Datang

Selamat Bergabung Dengan Kami Dinas Perhubungan Prov Maluku Bidang Perhubungan Laut.....